Kantong Warga RI Bakal Makin Tipis, Bayar Spa-Karaoke Jadi Makin Mahal

Kantong Warga RI Bakal Makin Tipis, Bayar Spa-Karaoke Jadi Makin Mahal

Suasana tempat hiburan karaoke Inul Vizta di Kawasan Lebak Bulus, Jakarta, Selasa, (16/1/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Tarif minimal pajak hiburan telah ditetapkan naik jadi 40% dan paling tinggi 75% lewat Undang-undang No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sontak kenaikan itu memicu perdebatan dan kekhawatiran pelaku bisnis hiburan di dalam negeri. Bisnis diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa bakal terkena dampak kebijakan ini.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menyebut kenaikan itu akan memberikan efek kepada harga yang harus dibayarkan konsumen menjadi https://slots-kas138.site/ lebih mahal, karena pelaku usaha sifatnya wajib memungut pajak kepada konsumen.

“Tentu efek ke konsumen itu adalah peningkatan harga yang harusnya dibayarkan oleh konsumen, karena pelaku usaha itu sifatnya wajib pungut, jadi dari nilai harga itu ditambahkan. Kalau dia diterapkan 40% berarti ditambahkan lagi 40% dari harga tersebut, dan itulah total yang harus dibayarkan oleh konsumen,” jelasnya kepada CNBC Indonesia, Rabu (17/1/2024).

Akibatnya, lanjut Maulana, daya beli masyarakat akan berkurang dan sektor pariwisata akan terkena efek domino.

“Hiburan ini kan juga masuk ke dalam komponen sektor usaha pariwisata. Jadi kalau kita bicara pariwisata itu kan kita bicara ekosistem, kita bicaranya itu banyak usaha menjadi satu kegiatan yang namanya pariwisata. Apalagi kalau kita bicara leisure, pasti hiburan itu menjadi domainnya. Belum lagi kalau hiburan yang dimaksud itu spa, spa itu kan kegiatan wellness yang sudah terkenal ya untuk menjadi salah satu target yang dicari wisatawan,” kata Maulana.

Sehingga, menurutnya kenaikan tarif pajak di sektor hiburan ini sudah pasti akan berpengaruh terhadap pariwisata di Indonesia. Padahal, pemerintah sendiri tengah menggenjot perekonomian dari sektor pariwisata. Hal ini tentu tidak sejalan dengan target pemerintah tersebut.

“Iya, karena nggak ada daya saing. Kan satu-satunya strategi yang dilakukan itu adalah bagaimana kita memberikan harga yang kompetitif,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*