Ke Prabowo Cs, Jokowi Curhat Soal ‘Momok’ Kelas Menengah RI

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, dan Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)

Presiden Joko Widodo mengundang enam ketua umum partai koalisi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5/2023) malam.

Hadir dalam rapat tersebut a.l. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, dan Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono. Sayangnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tidak hadir dalam pertemuan yang bertajuk silahturahmi tersebut.

Airlangga mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan silaturahmi dan halal bihalal partai pendukung pemerintah. Pertemuan lebih banyak membahas mengenai perekonomian.

“Tentu dibahas mengenai capaian pembangunan dan tantangan ke depan itu dibahas tadi,” kata Airlangga, dikutip Rabu (3/5/2023).

Namun dia menjelaskan tidak membahas spesifik soal politik, seperti koalisi besar maupun fusi antara Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

“Tadi kita gak bahas spesifik mengenai itu tapi kepada perekonomian ke depan, juga sering disampaikan juga dengan pak presiden terkait tantangan middle income trap. Kita punya pemahaman yang sama, enam partai yang bertemu presiden hari ini,” katanya.

Menurut pendapat Gill dan Kharas (2007), middle income trap merupakan suatu perekonomian yang mengalami penurunan dinamisme ekonomi yang tajam setelah berhasil bertransisi dari status berpenghasilan rendah ke menengah.

Dikutip dari Setkab, diketahui kondisi ini banyak terjadi pada negara yang tak mampu berpindah dari berpendapatan menengah ke pendapatan tinggi. Hal ini disebabkan karena negara tak mampu bersaing dengan negara berpenghasilan lebih rendah yang bergantung pada sumber daya alam dan murahnya tenaga kerja. Selain itu, juga tidak mampu bersaing dengan negara maju yang mengandalkan kualitas manusia dan teknologi tinggi.

Middle income trap ini merupakan pekerjaan rumah Presiden Jokowi yang utama. Seperti diketahui, Indonesia telah terjebak di middle income trap selama 30 tahun terakhir.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan selama 20 tahun terakhir ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,01%.

Raihan itu tentu tidak cukup untuk keluar dalam middle income trap. Syarat lolos dari jebakan itu adalah pertumbuhan ekonomi RI harus mencapai 6%.

“Kita berhasil mencapai di atas 5% yang baru saja kita lalui pada tahun lalu, yaitu 5,37% dan kami harus mencapai 6% agar mampu graduasi keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah, karena kita sudah 30 tahun di middle income trap,” kata Suharso, dikutip Rabu (3/5/2023).

Menurutnya alasan RI lama terjebak dan belum bergerak secara efektif untuk mendorong pertumbuhan, karena faktor produktivitas setiap pekerja yang cenderung menurun.

“Kalau dilihat level productivity per setiap pekerja di Indonesia masih rendah dibandingkan negara industri lainnya,” kata Suharso.

Ketimpangan yang terjadi seperti ada 20 provinsi di Indonesia yang masih berada di bawah lower middle income, yang pendapatannya di bawah US$ 4.200 per kapita. Seperti yang ada di Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sedangkan di luar pulau Jawa seperti Riau, Kalimantan Utara, Jambi, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur.

“Sementara Jakarta sudah mencapai high income termasuk di Kalimantan Timur. Ini bisa kita periksa dari dana alokasi umum yang diperoleh provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Suharso.

Selain itu, menurut Suharso, RI juga harus mampu mengambil langkah ke depan untuk memanfaatkan bonus demografi untuk menghindari middle income trap. Ia mencontoh negara lain memanfaatkan bonus demografinya secara besar-besaran untuk melepaskan diri dari pendapatan perkapita yang rendah.

“Contohnya Korea Selatan dari US$ 3.530 per kapita mereka memulainya, sekarang tersisa 5 tahun bonusnya, tapi mereka sudah sampai dengan US$ 35.000 per kapita. Kita ingin seperti itu,” kata Suharso.

Presiden Joko Widodo dalam beberapa kali kesempatan telah menyampaikan ancaman middle income trap yang harus diatasi dengan level of growth ekonomi yang tinggi melalui produktivitas faktor kapital yang tinggi yaitu dengan inovasi dan efesiensi.

Salah satunya dengan hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan transformasi sektor industri di berbagai bidang termasuk sektor pariwisata serta juga menyampaikan diperlukan upaya pengendalian inflasi memggunakan instrumen fiskal dan nonfiskal, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi serta upaya meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur, juga penguatan anggaran prioritas dalam rangka mendukung transformasi ekonomi.

Dalam hal ini, Indonesia perlu menerapkan reformasi struktural yang tepat dengan pemberdayaan sektor manufaktur jangka panjang dan Indonesia harus memiliki pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6 persen pada 2040 agar terhindar dari middle income trap tersebut.

Reformasi struktural menjadi kunci keberhasilan transformasi ekonomi berkelanjutan. Reformasi struktural merupakan seperangkat tindakan yang mengubah struktur ekonomi. Dengan kata lain, reformasi dilakukan dalam rangka kelembagaan dan regulasi di mana pelaku sosial ekonomi beroperasi.

Tindakannya yaitu melalui reformasi, mengubah kerangka kelembagaan, serta kerangka peraturan, di mana berbagai agen sosial ekonomi yang membentuk wilayah (negara, keluarga, dan perusahaan) beroperasi. Melalui reformasi struktural, perubahan yang menjangkau jauh dapat dilakukan.

Adapun, tujuan utama dari reformasi struktural adalah untuk memperkuat perekonomian, serta memaksimalkan potensi perekonomian dan keseimbangan pertumbuhan.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*