Menkeu & Bos BI Bahas Krisis Bank & Dedolarisasi di AFMGM+3

Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara Anggota ASEAN+3 menegaskan kembali komitmen bersama mereka untuk memperkuat dialog kebijakan mengenai perkembangan terkini dan prospek ekonomi global dan regional, serta respons kebijakan terhadap risiko dan tantangan ke depan. (Dok: Kemenkeu)

Berkumpul di Incheon, Korea Selatan, Selasa (2/5/2023), para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara Anggota ASEAN+3 menegaskan kembali komitmen bersama mereka untuk memperkuat dialog kebijakan mengenai perkembangan terkini dan prospek ekonomi global dan regional, serta respons kebijakan terhadap risiko dan tantangan ke depan.

Pertemuan tersebut diselenggarakan di bawah mitra keketuaan (co-chairmanship) dari Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia, Shunichi Suzuki, Menteri Keuangan Jepang, dan Kazuo Ueda, Gubernur Bank of Japan.

Presiden Asian Development Bank (ADB), Direktur ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) ASEAN+3, Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN
Secretariat, dan Deputi Managing Director of the International Monetary Fund (IMF) juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pertumbuhan ekonomi ASEAN+3 yang kuat sebesar 3,2 persen pada tahun 2022, terlepas dari efek pandemi COVID-19 yang masih ada dan konflik Rusia-Ukraina yang meningkat menjadi krisis.

“Sementara itu, gejolak sektor perbankan baru-baru ini di AS dan Eropa memiliki dampak rambatan yang terbatas di kawasan ASEAN+3,” kata Sri Mulyani, Rabu (3/5/2023).

Meskipun demikian, dia mengingatkan bahwa ASEAN harus tetap waspada. Ke depan, kawasan ini diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,6 persen pada tahun 2023, dipacu oleh permintaan domestik yang kuat karena pemulihan ekonomi terus menunjukkan perbaikan.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyoroti bahwa tantangan saat ini dan ketergantungan yang besar pada mata uang dominan tertentu untuk perdagangan internasional dan penyelesaian investasi dapat meningkatkan kerentanan dan meningkatkan risiko stabilitas keuangan di ASEAN+3.

“Oleh karena itu, ASEAN+3 perlu berinovasi untuk dapat menjaga stabilitas, di tengah inflasi yang masih tinggi, kondisi likuiditas yang lebih ketat, ruang kebijakan yang lebih sempit, dan pengaruh kuat dolar,” paparnya.

Dalam hal ini, Gubernur Perry menekankan pentingnya memperkuat dan meningkatkan kerja sama di antara negaranegara ASEAN+3 dalam konektivitas pembayaran dengan mempromosikan penggunaan mata uang lokal yang lebih luas untuk transaksi.

Berkaitan dengan hal tersebut, AFMGM+3 menyambut baik dan mengakui perkembangan kajian Sistem Pembayaran Lintas Batas di ASEAN+3, khususnya mengenai Penguatan Transaksi Mata Uang Lokal (Local Currency Transactions – LCT) dalam pembahasan Isu Tematik ASEAN+3.

Mengingat situasi pandemi COVID-19 yang jauh lebih membaik, kawasan ASEAN menyadari perlunya pengurangan dukungan kebijakan terkait COVID-19 dengan tetap melaksanakan langkah-langkah kebijakan yang dikalibrasi secara hati-hati untuk mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas moneter dan keuangan, memperkuat sektor-sektor utama, seperti ekonomi hijau dan ekonomi digital, memastikan keberlanjutan fiskal jangka panjang, dan mempromosikan pertumbuhan yang kuat, tangguh, dan berkelanjutan.

Kawasan ASEAN juga mengakui bahwa prospek pertumbuhan jangka panjang untuk kawasan ini bergantung pada bagaimana kawasan ini mengelola risiko yang terkait dengan kemungkinan pandemi dan perubahan iklim di masa depan, termasuk bencana alam yang lebih sering dan parah.

Dengan mempertimbangkan risiko-risiko ini, AFMGM+3 mengakui pentingnya kolaborasi menuju pemulihan yang kuat dan inklusif serta membuat kemajuan berkelanjutan dalam agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, untuk mencapai pembangunan global yang lebih kuat, lebih hijau, lebih tangguh, dan seimbang.

Scarring effect dari pandemi COVID-19 dan meningkatnya risiko dan ketidakpastian prospek ekonomi regional dan global semakin menguatkan pentingnya penguatan RFA lebih lanjut termasuk CMIM.

Dalam hal ini, negara-negara anggota ASEAN+3 akan terus mengeksplorasi fasilitas baru. Pertemuan AFMGM+3 menyambut baik hasil diskusi tentang inisiatif baru fasilitas pembiayaan cepat, yang memungkinkan anggota untuk mengakses sumber pembiayaan untuk mengatasi masalah neraca pembayaran yang timbul dari
guncangan ekonomi yang tiba-tiba, seperti pandemi dan bencana alam.

Selanjutnya, Menteri dan Gubernur ASEAN+3 juga sepakat untuk mengeksplorasi kemungkinan penguatan struktur pembiayaan, termasuk melalui studi pro dan kontra struktur modal disetor (paid-in capital), untuk meningkatkan efektivitas keamanan kawasan.

Pertemuan AFMGM+3 tersebut juga menugaskan para Deputi untuk mengembangkan Peta Jalan tentang Fasilitas Pembiayaan dan Struktur Pembiayaan pada akhir tahun 2023 dan terus mengevaluasi modalitas CMIM yang ada untuk memungkinkan negara-negara anggota memiliki alternatif fasilitas yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah.

Komitmen AFMGM+3 ini dituangkan dalam kesepakatan untuk memperkuat kerja sama keuangan regional melalui inisiatif di bawah Regional Financing Arrangements (RFA) Future Direction, Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM), AMRO, Asian Bond Markets Initiative (ABMI), Disaster Risk Financing (DRF), dan ASEAN+3 Future Initiatives.

Adapun, ASEAN+3 Future Initiatives termasuk pembiayaan infrastruktur, kajian studi pada fasilitas nonpembiayaan, pembiayaan risiko bencana (DRF), serta kajian studi beberapa tema strategis atas Digitalisasi Keuangan, keuangan berkelanjutan, utang korporasi, utang rumah tangga, dan Transaksi Mata Uang Lokal (Local Currency Transaction/LCT).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*