PT PII Sukses Ciptakan Nilai Ekonomi Lewat Sederet Penjaminan

PT PII Sukses Ciptakan Nilai Ekonomi Lewat Sederet Penjaminan

Direktur Utama PT PII Muhammad Wahid Sutopo (Dok PT PII)

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) berhasil memberikan dampak besar terhadap perekonomian lewat sejumlah penjaminan proyek infrastruktur. Dampak ekonomi tersebut mencapai Rp 810,07 triliun yang berasal dari proyek konektivitas masyarakat, peningkatan akses air bersih, konservasi energi, ketenagalistrikan, dan telekomunikasi.

Pertama pada sektor jalan. Di mana PT PII memberikan dampak ekonomi hingga sebesar Rp 705 triliun yang berasal dari 14 proyek jalan tol, pelestarian 9 ruas jalan nasional, dan penggantian 37 jembatan di pulau Jawa.

Kemudian untuk sektor Telekomunikasi, PT PII memberikan nilai tambah ekonomi Rp 78 triliun dari proyek Palapa Ring dengan membangun jaringan kabel optik lintas pulau sepanjang 8.479 km dan satelit multifungsi yang menghubungkan 149.400 titik layanan offline https://lahankasterbaik.quest/  di Indonesia, termasuk area 3T.

Selanjutnya pada sektor Air Minum PT PII menjamin 6 proyek SPAM dengan total debit produksi 15.450 liter/detik yang melayani ±5,9 juta orang (±1,18 juta koneksi) dan memberi nilai tambah ekonomi sebesar Rp 19 triliun. Lalu, ada juga proyek sektor transportasi memberikan nilai tambah ekonomi Rp 48 triliun, sektor konservasi energi sebesar Rp 700 miliar, dan sektor pariwisata sebesar Rp 8 triliun.

Direktur Utama PT PII Muhammad Wahid Sutopo mengungkapkan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung berbagai agenda pembangunan sesuai arah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 melalui dukungan prioritas pada infrastruktur sosial dan perubahan iklim di tahun 2024. Khususnya pada sektor persampahan, sanitasi dan kesehatan, serta dukungan pada Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) Berskala kecil untuk proyek infrastruktur di daerah dalam rangka percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur.

“PT PII memiliki keyakinan bahwa bila ekosistem pembiayaan kreatif ini terus dikembangkan dan diperluas, upaya mengejar Indonesia Maju pada tahun 2045 akan dapat terwujud,” tegas Sutopo.

Diketahui selaku Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, PT PII menjamin risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawab proyek kerja sama serta untuk memberikan kepastian dan kenyamanan bagi investor dalam berinvestasi.

Dalam rangka akselerasi pembangunan infrastruktur Indonesia, PT PII berperan secara aktif terlibat dalam pengembangan proyek-proyek infrastruktur baik pusat dan daerah untuk direncanakan dan dikembangkan dengan skema KPBU maupun non-KPBU.

Sutopo menyebut, keberadaan PT PII sebagai bagian dari ekosistem pembiayaan kreatif ini juga menjadi pendorong bagi badan usaha, khususnya BUMN. Hal ini karena PT PII membuka ruang kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan sumber pendanaan alternatif.

“Dewasa ini, BUMN diikutsertakan dalam pembangunan baik untuk proyek infrastruktur yang financially feasible maupun tidak. Meskipun merupakan unit organisasi yang profit oriented, BUMN juga merupakan milik pemerintah dan dapat menerima penugasan dari pemerintah,” papar dia.

Untuk itu, lanjut dia, dengan adanya target pembiayaan infrastruktur yang besar, BUMN perlu mengembangkan alternatif pendanaan infrastruktur yang inovatif. Adapun PT PII dapat menjadi mitra BUMN sebagai penjamin risiko terhadap pembiayaan proyek yang dananya berasal dari pinjaman.

“Selain itu, PT PII juga dapat menjadi mitra dalam mempersiapkan proyek maupun pendampingan transaksi proyek infrastruktur,” ujar dia.

Di samping itu, menurut Sutopo, PT PII juga berperan sebagai enabler dalam ekosistem pembiayaan Infrastruktur, di mana PT PII mendorong skema inovatif dan kreatif, baik di sisi publik maupun private sector.

Hal tersebut termasuk aspek peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, kualitas pelaksanaan siklus infrastruktur atau aktivitas ekonomi, dan berbagai instrumen lainnya.

“Di PT PII, unit IIGF Institute dibentuk sebagai Center of Excellence dari ekosistem infrastruktur yang merupakan think tank para pemangku kepentingan di tingkat pusat, daerah, akademisi, lembaga multilateral serta institusi internasional lainnya,” tutup Sutopo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*