Soal Karbon, Menteri Jokowi Ogah Kecolongan Tetangga!

Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia saat memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo untuk melaporkan perkembangan investasi di 2023. (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)

Pemerintah menegaskan harga karbon di Indonesia tidak boleh dijual ke luar negeri. Supaya potensi penangkapan karbondioksida di Indonesia tidak dikapitalisasi negara tetangga.

Hal ini diungkapkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia usai rapat internal dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/5/2023) mengenai optimalisasi kebijakan perdagangan karbon.

“Jangan negara tetangga yang tidak mempunyai penghasil karbon, tidak punya tempat CO2, tapi dia membuka bursa karbon itu, kita tidak ingin. Barang, aset milik negara harus dikelola maksimal oleh negara dan harus jadi pendapatan untuk negara,” kata Bahlil

Untuk diketahui, potensi perdagangan karbon di Indonesia diperkirakan mencapai US$ 300 miliar atau sekitar Rp 4.290 triliun (Rp 14.300/US$) per tahun dari data Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia. Adapun Indonesia saat ini memiliki kurang lebih 125 juta hektare yang diprediksi dapat menyerap 25 miliar ton karbon.

Bahlil mengatakan dalam rapat itu, pemerintah memutuskan perdagangan karbon di Indonesia sifatnya terbuka namun harus teregistrasi, melalui mekanisme pasar di dalam Bursa Karbon.

Untuk itu, diperlukan penataan perizinan dalam wilayah konsesi seperti hutan lindung dan hutan konservasi. Supaya konsesi yang dipegang oleh pihak perusahaan bisa diatur tata kelolanya oleh pemerintah.

“Nanti semuanya dikendalikan, diatur tata kelolanya oleh pemerintah supaya karbon yang pergi keluar negeri bisa di jual. Kalau tidak tata kelola dibuat sertifikasi karena kita tidak akan pernah tahu berapa (karbon) yang pergi. Kemudian ini juga menjadi sumber pendapatan negara kita,” jelas Bahlil.

Selain itu diputuskan juga perusahaan yang mau melakukan perdagangan karbon di bursa harus melakukan registrasi ke pemerintah melalui Kementerian Lingkungan dan Kehutanan.

“Sebelum masuk ke bursa karbon diregistrasi dulu oleh LHK setelah itu baru bisa melakukan perdagangan di bursa karbon,” kata Bahlil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*